Awal Agustus ini, publik dikejutkan dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto. Pemberian hak prerogatif presiden kepada kedua tokoh ini kembali membuka diskusi mengenai wewenang presiden dalam memberikan pengampunan kepada narapidana. Abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, namun seringkali tercampur aduk dalam pemahaman masyarakat. Untuk itu, mari kita ulas lebih dalam mengenai perbedaan antara keempatnya.

Dasar Hukum Pengampunan oleh Presiden

Sebelum membahas perbedaan, penting untuk memahami dasar hukum yang melandasi wewenang presiden dalam memberikan pengampunan. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara eksplisit menyatakan bahwa:

• (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
• (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari pasal ini, kita dapat melihat bahwa presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun, dalam pelaksanaannya, presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga-lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk amnesti dan abolisi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pengampunan bukanlah wewenang mutlak presiden, melainkan tetap memperhatikan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.

Membedah Perbedaan: Abolisi, Amnesti, Grasi, dan Rehabilitasi

Meskipun keempatnya merupakan bentuk pengampunan, terdapat perbedaan mendasar dalam cakupan, syarat, dan akibat hukumnya. Berikut adalah penjelasan detail mengenai masing-masingnya:

• Abolisi: Abolisi adalah penghapusan seluruhnya tuntutan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan. Dengan kata lain, seseorang yang seharusnya diproses hukum atau menjalani hukuman, dibebaskan dari proses atau pelaksanaan hukuman tersebut. Abolisi diberikan sebelum proses peradilan selesai atau sebelum putusan pengadilan dilaksanakan. Efek dari abolisi adalah menghilangkan status terpidana seseorang. Contohnya, jika seseorang dituduh melakukan tindak pidana namun belum diadili, presiden dapat memberikan abolisi sehingga orang tersebut tidak perlu menjalani proses peradilan.
• Amnesti: Amnesti adalah pernyataan umum (dikeluarkan untuk orang banyak) yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana. Amnesti diberikan kepada sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu, biasanya terkait dengan politik atau keamanan negara. Amnesti diberikan setelah proses peradilan selesai dan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dampak dari amnesti adalah menghapus catatan kriminal seseorang terkait tindak pidana yang diampuni. Namun, perlu dicatat bahwa amnesti tidak menghilangkan hak korban tindak pidana untuk menuntut ganti rugi.
• Grasi: Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden dalam bentuk pengurangan, peringanan, perubahan, atau penghapusan pidana. Grasi diberikan kepada terpidana yang telah menjalani sebagian hukumannya. Grasi dapat berupa pengurangan masa hukuman (misalnya, dari 10 tahun menjadi 5 tahun), penggantian jenis hukuman (misalnya, dari pidana penjara menjadi pidana kurungan), atau penghapusan hukuman (pembebasan bersyarat atau pembebasan penuh). Pengajuan grasi biasanya didasarkan pada alasan kemanusiaan, seperti kondisi kesehatan terpidana yang memburuk atau penyesalan mendalam atas perbuatannya.
• Rehabilitasi: Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah dihukum karena suatu tindak pidana. Rehabilitasi diberikan jika terpidana terbukti tidak bersalah atau jika terdapat kesalahan dalam proses peradilan yang mengakibatkan seseorang dihukum secara tidak sah. Rehabilitasi dapat berupa pernyataan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa seseorang telah dipulihkan nama baiknya, atau penghapusan catatan kriminal dari data kepolisian. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan hak-hak sipil dan sosial seseorang yang telah dirugikan akibat proses peradilan yang tidak tepat.

Implikasi dan Pertimbangan dalam Pemberian Pengampunan

Pemberian abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi merupakan wewenang yang sangat penting dan strategis bagi presiden. Di satu sisi, pemberian pengampunan dapat menjadi instrumen rekonsiliasi nasional, menjaga stabilitas politik, dan memberikan kesempatan kedua bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Di sisi lain, pemberian pengampunan juga harus dilakukan secara hati-hati dan selektif, dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, kepentingan korban tindak pidana, serta supremasi hukum.

Penting untuk diingat bahwa pemberian pengampunan bukanlah wujud impunitas atau pembenaran terhadap tindak pidana. Pengampunan harus diberikan dengan pertimbangan yang matang dan transparan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, pemberian abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi dapat menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Semoga ulasan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan antara abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi, serta implikasinya dalam sistem hukum di Indonesia.